ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Seiring dengan tuntutan untuk menghadirkan suatu proses bisnis yang terkelola dengan baik, sorotan atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa skandal besar “malpraktik bisnis” yang telah melibatkan profesional akuntan. Peristiwa bisnis yang melibatkan akuntan tersebut seharusnya memberikan pelajaran untuk mengutamakan etika dalam melaksananakan praktik profesional akuntansi. Bertolak dari kasus-kasus mengenai “malpraktik” yang dilakukan akuntan publik, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus paling bertanggung jawab. Dalam hal ini, karena peran pentingnya dalam masyarakat bisnis, akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggung jawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia.

Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya. Aturan Etika dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni Independensi, Integritas, dan Obyektivitas, Standar umum dan prinsip akuntansi, Tanggung jawab kepada klien, Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, Tanggung jawab dan praktik lain, sangatlah penting untuk dipahami dan ditaati oleh setiap anggota KAP agar dapat menjadi seorang akuntan publik yang profesional. Dan Seorang akuntan publik juga memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan selain tanggung jawabnya kepada Klien, rekan seprofesi, dan tanggung jawab lainnya yakni tanggung jawab sosial yang berupa pemberian pelayanan yang baik kepada publik dan memperhatikan rekan seprofesi dengan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

1.      Indepedensi, integritas, dan

2.      Standart umum dan prinsip akuntansi

3.      Tanggung jawab kepada klien

4.      Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

5.      Tanggung jawab dan praktik lain

Tanggung Jawab Sosial KAP Sebagai Entitas Bisnis

Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibandingkan mengejar laba.

Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan.

Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

Peer review adalah proses pengaturan-diri oleh profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu-individu berkualitas yang relevan dalam bidang . Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis peer review sering digunakan untuk menentukan sebuah makalah akademis 's kesesuaian untuk publikasi .

Peer review dapat dikategorikan oleh jenis aktivitas dan oleh medan atau profesi di mana kegiatan terjadi. Secara umum, mereka yang terlibat dalam organisasi profesi atau khusus diberikan mengidentifikasi proses tertentu mereka oleh "peer review" istilah generik. Jadi, bahkan ketika kualifikasi diterapkan unsur-unsur dari peer review mungkin tampak tidak konsisten.

Sumber :

http://inigalih.blogspot.com/2012/01/etika-dalam-kantor-akuntan-publik.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review

http://kautsarrosadi.wordpress.com/2012/01/31/etika-dalam-kantor-akuntan-publik/

KASUS PT GREAT RIVER INTERNASIONAL Tbk

KASUS PT GREAT RIVER INTERNASIONAL Tbk

1.      Identifikasikan pelanggaran apa saja yang terjadi dalam artikel tersebut !

Setelah saya membaca artikel ini ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran  dalam kasus PT GREAT RIVER INTERNASIONAL Tbk :

·         AP Justinus Aditya Sidharta terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River Internasional Tbk tahun 2003.

·         Adanya konspirasi dalam penyajian laporan keuangan PT Great River Internasional Tbk,penyidikan dilakukan pada tahun 2003 karena laporan keuangan 2003 disajikan untuk penerbitan obligasi perseroan yang gagal bayar.

·         AP yang mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional tahun 2003 menyatakan alasan dugaan overstatement karena pencatatan untuk akun penjualan menggunakan metode yang berbeda dari ketentuan yang ada. dengan metode ini, perusahaan menyertakan dana bahan baku yang dikeluarkan oleh pemesan sebagai bagian dari pendapatan. perusahaan menerima order pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pemesan. Jadi, Great River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian. Tapi pada saat pesanan dikirim ke luar negeri, nilai ekspor nya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesoris, ongkos kerja, dan laba perusahaan.

·         Bapepam menemukan kelebihan pencatatan penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. kelebihan itu berupa penambahan asset tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian.

2.      Apakah ada hubungan antara kesalahan pencatatan atas laporan keuangan dengan kesulitan perusahaan dalam membayar hutangnya?

Menurut saya, hal tersebut tidak ada hubungannya  antara kesalahan pencatatan atas laporan keuangan dengan kesulitan perusahaan dalam membayar hutangnya. Karena dalam artikel tersebut  AP Justinus Aditya Sidharta menyatakan bahwa metode pencatatan seperti yang dilakukan oleh PT. GREAT RIVER INTERNATIONAL Tbk bertujuan untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Sebab menurut PT. GREAT RIVER INTERNATIONAL Tbk, saldo laba bersih tidak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Dan hal itulah yang memicu adanya penggelembungan nilai penjualan sehingga diindikasikan sebagai penyembunyian informasi secara sengaja.

ETIKA DALAM AUDITING

ETIKA DALAM AUDITING

Etika dalam  auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan  melaporkan  kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.

Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada objektifitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Kepercayaan masyarakat umum  sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keungan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yaitu :

1. Sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor memperoleh keyakinan yang memadai, namun bukan mutlak, tetapi bahwa salah saji material terdeteksi.

2. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keungan.

Sebelum auditor bertanggung jawab kepada publik, maka seorang auditor memiliki tanggung jawab dasar yaitu :

1. Perencanaan, Pengendalian, dan pencatatan

Auditor perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatat pekerjaannya.

2. Sistem Akuntansi

Auditor harus dapat mengetahui dengan pasti bagaiman sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

3. Bukti Audit

Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk dapat memberikan kesimpulan rasional.

4. Pengendalian Intern

Apabila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan kepada pengendalian internal, maka hendaknya harus dapat memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

5. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan

Auditor dapat melaksanakan tinjauan ulang mengenai laporan keuangan yang relevan dengan seperlunya, dlam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasrkan bahan bukti audit lain yang didapatkan dan untuk member dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) mengenai tanggung jawab auditor:

1. Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.

2. Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

3. Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.

4. Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

5. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Etika dalam auditing bisa dikatakan sebagai nilai yang dimiliki oleh auditor atas sebuah jasa professional yang dibebankan. Nilai – nilai yang harus ada dalam seorang auditor yaitu tanggung jawab, kepentingan public, integritas, objektivitas, due care, dan lingkup dan sifat jasa. Tidak mudah dalam menerapkan etika auditing yang baik dan benar, namun bagi seorang auditor ini harus disikapi secara bijak dengan cara mengindahkan perilakunya terhadap kinerja yang dilakukan, dan terus memperbaiki sikap agar terhindar dari segala macam yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada tanggal 28 Pebruari 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai independensi akuntan yang memberikan jasa di pasar modal, yaitu dengan berdasarkan Peraturan Nomor VIII.A.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Seperti yang disiarkan dalam Press Release Bapepam LK pada tanggal 28 Pebruari 2011, Peraturan Nomor VIII.A.2 tersebut merupakan penyempurnaan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional sesuai bidang tugasnya. Berikut adalah keputusannya :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 86/BL/2011

TENTANG

INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN,

                     Menimbang :      bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Kantor

Akuntan Publik  dan/atau Akuntan Publik dalam memberikan 

jasa profesional sesuai dengan bidang tugasnya, dipandang

perlu menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.A.2, Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam  dan LK  Nomor: Kep-310/BL/2008

tanggal 1 Agustus 2008 tentang  Independensi Akuntan yang

Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal dengan  menetapkan

Keputusan Ketua  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan yang baru;

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang

Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara

Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  20/M

Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008

tentang Jasa Akuntan Publik;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :              KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI

AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai independensi Akuntan yang memberikan

jasa di Pasar Modal, diatur dalam Peraturan Nomor  VIII.A.2

sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua

Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus

2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di

Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  28 Februari 2011.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal  : 28 Februari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

                                                                                                    ttd.

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor :   Kep-86/BL/2011

Tanggal :   28 Februari 2011

PERATURAN NOMOR VIII.A.2 :  INDEPENDENSI AKUNTAN YANG

MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL

1.      Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.       Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan

yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.

b.      Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan

pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan LK.

c.       Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di

dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

d.      Fee Kontinjen adalah  fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa

profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil

tertentu dimana jumlah  fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu

tersebut.

e.   Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah:

1) orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya,

dan/atau non atestasi yaitu:

a) rekan;

b) pimpinan;

c) karyawan profesional; dan/atau

d) penelaah,

yang terlibat dalam penugasan.

2) orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu pimpinan

Kantor Akuntan Publik dan semua orang yang:

a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara

langsung terhadap audit;

b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi

rekan dalam penugasan audit; atau

c) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit.

3) setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya

dari Kantor Akuntan Publik dan afiliasi dari Kantor Akuntan Publik

yang telah memberikan jasa-jasa audit, review, atestasi lainnya,

dan/atau non atestasi kepada klien.

f.       Karyawan Kunci adalah orang perseorangan yang mempunyai wewenang

dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan

kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.

2.   Jangka waktu Periode Penugasan Profesional

a. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan

atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.LAMPIRAN

b. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan

atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam

dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

3. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini,

Akuntan wajib mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen

apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya,

baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan

Publik:

a.       mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung  yang

material pada klien, seperti:

1) investasi pada klien; atau

2) kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan

benturan kepentingan.

b.     mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:

1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;

2) memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai

Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;

3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor

Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci

dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari satu

tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang

bersangkutan; atau

4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan

Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan

Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang

bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut

dalam Periode Audit.

c.       mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang

material dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien,

atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir

ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan

Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit,

review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi kepada klien, atau merupakan

konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang

kegiatan rutin.

d.    memberikan jasa non atestasi kepada klien seperti:

1) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi

klien atau laporan keuangan;

2) desain sistem informasi keuangan dan implementasi;

3) audit internal;

4) konsultasi manajemen

5) konsultasi sumber daya manusia;

6) penasihat keuangan;

7) jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu

dari Komite Audit.

Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan

untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan

dan/atau bertindak untuk dan atas nama klien dalam perhitungan dan

pelaporan perpajakan; atau

8) jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

e.     memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar Fee Kontinjen atau

komisi, atau menerima  Fee Kontinjen atau komisi dari klien, kecuali  Fee

Kontinjen ditetapkan oleh pengadilan sebagai  hasil penyelesaian hukum,

temuan badan pengatur dan/atau perpajakan.

f.     memiliki sengketa hukum dengan klien.

4.   Persetujuan atas jasa non atestasi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3

huruf d butir  7) wajib diungkapkan pada laporan berkala kegiatan  Akuntan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.J.2.

5. Sistem Pengendalian Mutu

Kantor Akuntan Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan

tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau

karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan

ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.

6. Pembatasan Penugasan Audit

a. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun

buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga)

tahun buku berturut-turut.

b. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit

kembali untuk klien tersebut setelah satu tahun buku tidak mengaudit klien

tersebut.

c. Ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak berlaku

bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran

Umum.

d. Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa di Pasar Modal yang

melakukan perubahan komposisi Akuntan sehingga jumlah Akuntannya 50%

(lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang

telah memberikan jasa di Pasar Modal, diberlakukan sebagai kelanjutan

Kantor Akuntan Publik asal Akuntan yang bersangkutan dan tetap

diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit atas laporan keuangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

7. Dalam penerimaan penugasan profesional, Akuntan wajib mempertimbangkan

secara profesional dan memiliki independensi yang dapat

dipertanggungjawabkan  sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan

Publik (SPAP).

8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,

Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran

ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya

pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal  : 28 Februari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

Badan Pengawas Pasar Modal dan

ttd.mbaga keuangan

Ttd.

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001

Sumber :

http://diaryintan.wordpress.com/2010/11/25/etika-dalam-auditing-independensi-tanggung-jawab-auditor-dll/http://enomutzz.wordpress.com/2012/01/27/etika-dalam-auditing/

http://ziajaljayo.blogspot.com/2011/10/independensi-auditor.html

http://faqiniez.wordpress.com/2010/11/15/etika-dalam-auditing/  http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/VIII/VIII.A.2.pdf