Jumat, 05 Maret 2010

makalah sospol tentang kemiskinan dan upaya pemecahannya

MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN
Dan
PEMECAHANNYA PADA KASUS KEMISKINAN

NAMA : REINHARD ARNOLD P.S

KELAS : 1EB18

NPM : 21209767



Surat Pertanyaan

Mata Kuliah : Sosiologi dan Politik
Dosen : Muhammad Burhan Amin

Topik Tugas : Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan ( Kasus Kemiskinan ) dan Upaya Pemecahannya

Kelas : 1 EB 18

Dateline Tugas : 6 Maret 2010
Tanggal Penyerahan Tugas : 6 Maret 2010

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.


Penyusun



NPM
Nama Lengkap
Tanda Tangan

21209767
Reinhard Arnold



Program Sarjana Akuntansi

UNIVERSITAS GUNADARMA
Tahun 2010
Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan makalah tentang masalah sosial sebagai inspirasi perubahan dan pemecahannya pada kasus kemiskinan .Makalah ini berisi tentang bagaimana kasus kemiskinan dan upaya pemecahannya.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Burhan, selaku dosen pembimbing Sosiologi dan Politik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat makalah tentang Kasus Kemiskinan dan Upaya Pemecahannya.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan para dosen.
Demikian makalah ini dibuat,atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Bekasi,05 Maret 2010


Penyusun








Daftar isi

Halaman Judul
Surat Pernyataan ………………………………………………………………...2
Kata Pengantar …………………………………………………………………..3 Daftar isi …………………………………………………………………………4
Bab 1 Pendahuluan ……………………………………………………………5 Bab 2 Pembahasan ……………………………………………………………6
A.Intensitas dan Kompleksitas Masalah ……………………………… 6-8 B.Latar Belakang Masalah …………………………………………….9-10
C.Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat ………………………..11 c1.Mengembangkan Sistem Sosial Yang Responsif…………………..11
c2.Pemanfaatan Modal Sosial ………………………………………..11 c3.Pemanfaatan Institusi Sosial……………………………………….11
a.Organisasi Masyarakat……………………………………………12 b.Organisasi Swasta………………………………………………...12
c.Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial………………..12 d.Kerjasama dan Jaringan…………………………………………. 12
D.Upaya Penanganan Masalah………………………………………13
Bab 3 Kesimpulan…………………………………………………………… 14
Daftar Pustaka.………………………………………………………………….. 15
Penutup………………………………………………………………………… 16


BAB I
Pendahuluan

Masalah kemiskinan sudah tidak asing lagi bagi kita karena banyak masyarakat di sekitar kita masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini pemerintah harus berusaha keras yaitu dengan cara: mengembangkan sistem sosial yang responsif, pemanfaatan modal sosial , pemanfaatan institusi sosial yang di dalamnya terdapat: organisasi masyarakat , organisasi swasta, optimalisasi kontribusi dalam pelayanan sosial ,kerja sama dan jaringan. Dan juga dalam memecahkan masalah kemiskinan ini harus ada upaya penaganan masalah, baik dari pemerintah maupun dari luar negeri Dan juga organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri . juga mendirikan balai-balai pelatihan yang dimana balai tesebut mengajarkan/memperkenalkan masyarakat kepada teknologi dan sebagainya,seiring dengan semakin berkembangya zaman.










BAB II
PEMBAHASAN


A.Intensitas Dan Kompleksitas Masalah
Realitas menunjukan bahwa betapa perkembangan kota di Indonesia dan dampak yang dihasilkan memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk kemudian ditanggulangi, beberapa permasalahan seperti yang telah disinggung di atas dan memerlukan perhatian pemerintah antara lain:
1. Kemiskinan di perkotaan: berbicara masalah kemiskinan maka kita akan dihadapkan kepada suatu kompleksitas permasalahan yang rumit, begitu pun halnya dengan kemiskinan dan perkotaan. Pada dasarnya pemerintah dan pemerintah daerah khususnya telah berusaha untuk menangulangi masalah tersebut namun pada kenyataannya belum memberikan hasil yang baik, sebenarnya masalah kemiskinan terkait erat dengan adanya berbagai ketimpangan sosial, oleh karena itu perlu strategi khusus yang tidak bisa dilepaskan dari masalah sosial dan budaya.begitu juga halnya dengan urbanisasi sebagai akibat dari bergesernya orientasi Negara dari pertanian kepada industi, prosentase yang dikemukakan oleh Hauser dan Gardner menunjukan bahwa terdapat 53,7% penduduk Asia pada tahun 2025 yang bermukim di kota dan 62,5 % penduduk Dunia yang bermukim di kota. Fakta ini mengindikasikan bahwa urbanisasi pada masa mendatang akan semakin besar pada tataran jumlah dan tentunya harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan yang layak, dan sarana prasaranan yang memadai, namun apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka tidak mustahil akan menimbulkan kemiskinan kota yang komplikatif.
2. Kualitas Lingkungan Hidup: lingkungan dalam beberapa dekade terakhir khususnya dalam konteks perkotaan memiliki esensi tersendiri dalam perannya membangun konsep perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan lingkungan hidup tidak terpisahakan dari penataan ruang kota, penataaan ruang kota itu sendiri akan meliputi penataan berbagai media lingkungan dan kawasan seperti ruang Terbuka Hijau (RTH) serta tata guna tanah, lebih lanjut menurut Ateng Syafrudin penataan tersebut tidak berkutat pada fisik atau infrastruktur semata, melainkan terkait juga terkait dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Namun pada tataran faktual keadaan lingkungan di berbagai kota besar di Indonesia saat ini memiliki kecenderungan yang tidak berwawasan lingkungan, terbukti dengan banyaknya daerah-daerah kumuh (Slums) yang diakibatkan oleh sumberdaya manusia yang tiadk produktif, dan sumber daya yang tidak produktif tersebut mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah dalam memberdayakan dan melayani warganya. Laporan dari Cities Allianc pun menyebutkan, dengan mencontohkan kota Jakarta bahwa ketiadaan kebijakan yang responsif terhadap pembinaan sumber daya manusia dalam konteks perkotaan akan berdampak terhadap penyediaan lengkungan yang baik bagi perkotaan itu sendiri.
3. Keamanan dan Ketertiban: sebenarnya masalah kemanan dan ketertiban kota sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan dan sumber daya manusia kompeten, artinya bahwa dengan adanya kemiskinan yang semakin besar jumlahnya akan menimbulkan tindakan kriminalitas, oleh karena itu perlu adanya optimalisasi kebijakan pemerintah dalam bidang tersebut dan juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Kapasitas Daerah Dalam Pengembangan dan Pengelolaan : mengenai kapasitas daerah untuk mengelola dan mengembangkan kota, maka seperti telah disinggung di atas bahwa dengan adanya paradigma desentralisasi dan otonomi daerah maka kesiapan daerah harus terpenuhi dengan beberapa pembaharuan baik dalam bidang pemerintahan yang terkait dengan sumber daya manusia, masalah kelembagaan dan beberapa hal penunjang lainnya. Terdapat beberapa strategi sebenarnya yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan kapasitasnya, misalnya seperti beberapa strategi yang ditawarkan oleh PricewaterhouseCooperyang mengintegrasikan beberapa isu strategis yang sering muncul dalam konteks pembangunan kota seperti intellectual and social capital (terkait dengan sumber daya masyarakat kota), democratic capital (mengenai partisipasi masyarakat), cultural capital (terkait faktor budaya masyarakat dan nilai-nilai sosial), environment capital (berwawasan lingkungan), technical capital (pembangunan infrastruktur)¸dan financial capital (strategi pendanaan pembangunan kota)


















B.Latar Belakang Masalah
Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.
Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.
Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.
Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.







C. Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat

- Memberikan pelatihan(ketrampilan) kepada masyarakat agar dapat mengusai teknologi seiring semakin berkembangnya zaman.
- Harus adanya proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang tetap diantara individu atau kelompok dan usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak,sikap serta proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

C.1 Mengembangkan Sistem Sosial yang Responsif
- Membangun interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat agar mempunyai hubungan interaksi yang baik.
- Membuat balai-balai pelatihan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman.
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
C.2 Pemanfaatan Modal Sosial
- Memberikan bantuan modal usaha.
- Memberikan bantuan pendidikan,dengan cara sekolah gratis.
- Memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu.
- Penyediaan sarana dan prasarana umum;
C.3 Pemanfaatan Institusi Sosial
- Menggalakan program pemerintah yaitu UKM dan PNPM mandiri.
- Melakukan kerjasama dengan luar negeri,melalui bantuan luar negeri.
- Membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat.
- Fasilitasi pengembangan kopersi,usaha kecil menengah.


a. Organisasi Masyarakat
- Organisasi yang bergerak sebagai motivator,agar dapat mendorong dan menuntun masyarakat untuk menjadi sukses.
- Bekerjasama dengan LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat)
- Menanamkan sistem sosialisasi.
b. Organisasi Swasta
- Membuat proposal untuk perusahaan-perusahaan agar mendukung pembuatan Balai Pelatihan tenaga kerja.
- Bekerjasama dengan institusi-institusi sosial yang bergerak di masyarakat.
- Bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial
c. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial
- Pemerintah memfasilitasi sumber daya yang dimiliki oleh negara.
- Membangun lapangan kerja untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan media massa.
d. Kerjasama Dan Jaringan
- Membangun hubungan baik,baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Bekerjasama dengan organisasi-organisasi dunia yang bertujuan mensejahterahkan masyarakat.










D.Upaya Penanganan Masalah

- Membangun Balai-Balai pelatihan tenaga kerja agar masyarakat dapat bekerja di berbagai pekerjaan.
- Mengupayakan investor asing agar dapat menanamkan modalnya.
- Keterlibatan masyarakat dalam program yang telah disiapkan pemerintah.
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Penyediaan sarana dan prasarana umum
- Penanganan bidang kesehatan
- Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
- Penanggulangan masalah sosial
- Pelayanan bidang ketenagakerjaan















BAB III
Kesimpulan

Adanya kelembagaan masyarakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin.
Pemerintah harus memperhatikan kaum miskin tidak dengan sebelah mata,mereka harus dibuka kan lapangan pekerjaan dan mendirikan balai-balai pelatihan untuk masyarakat agar mereka menjadi terampil(mempunyai keahlian) dalam kehidupan yang semakin sulit seiring dengan berkembangnya zaman.masyarakat juga harus di libatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan,karena negara ini negara demokrasi yaitu:dari rakyat,untuk rakyat,oleh rakyat.
Pemerintah harus memastikan bahwa program-program yang sudah dijalankan telah tepat sasaran (sampai kepada masyarakat yang tidak mampu), karena sekarang para wakil rakyat banyak menyelewengkan dana yang seharusnya untuk rakyat tidak mampu.













Daftar Pustaka

www.Google.com
http://Zaymuttaqin.wordpress.com
Sri,Wahyuni Niniek,2004.Manusia Dan Masyarakat.Jakarta:Ganeca Exact.





















KATA PENUTUP

Demikianlah makalah dari saya tentang masalah sosial sebagai inspirasi perubahan pada kasus kemiskinan dan upaya pemecahannya.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dosen.

Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak disengaja dalam pembuatan makalah ini.

Kritik dan saran sangat saya harapkan dari semua pihak. Atas perhatian dari semua pihak, saya mengucapkan terima kasih.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar